SAK di Indonesia Standar Akuntansi Keuangan

Apa saja Jenis SAK yang berlaku di Indonesia?

Panduan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia

Dalam dunia akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memegang peranan krusial dalam mengatur pelaporan keuangan. Terdapat berbagai jenis SAK yang berlaku, yang mempengaruhi praktik akuntansi di negeri ini. Dalam artikel ini, kita akan memahami jenis-jenis SAK yang ada di Indonesia serta bagaimana pengaruhnya terhadap industri akuntansi.

Saat ini, ada lima jenis SAK yang berlaku dan diterapkan pada setiap perusahaan di seluruh Indonesia. Adapun kelima jenis SAK tersebut adalah sebagai berikut:

1. PSAK-IFRS

PSAK, dikenal juga sebagai standar akuntansi keuangan Indonesia, merupakan evolusi dari SAK dan diterbitkan oleh DSAK IAI pada tahun 2012. Standar ini diadaptasi dari International Financial Reporting Standards (IFRS), standar laporan keuangan internasional, dengan penyesuaian khusus untuk kondisi bisnis di Indonesia.

Pada tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memperkenalkan standar akuntansi PSAK-IFRS sebagai standar utama di Indonesia, terutama untuk badan usaha dengan akuntabilitas publik. Ini mencakup perusahaan yang terdaftar di pasar modal dan yang tengah mengajukan diri sebagai emiten. Sebagai contoh, BUMN dan perusahaan dana pensiun di Indonesia kini mengadopsi IFRS dalam PSAK mereka.


2. SAK-ETAP

SAK ETAP dirancang khusus untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Entitas ini didefinisikan sebagai entitas yang tidak memegang akuntabilitas publik yang signifikan namun masih perlu menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pihak eksternal.

Salah satu fitur khas dari SAK-ETAP adalah tidak adanya laporan laba rugi, memudahkan analisis laporan bagi pengguna. Dalam standar ini, aset takberwujud, aset tetap, dan properti investasi dicatat berdasarkan harga perolehan, bukan nilai pasarnya. SAK ETAP umumnya diadopsi oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Hal ini memungkinkan pemilik bisnis membuat laporan keuangan sendiri tanpa memerlukan bantuan eksternal.


3. SAK Syariah

Dengan berkembangnya industri syariah di Indonesia, muncul kebutuhan akan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) didirikan di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan tugas utama menyusun standarisasi laporan keuangan berbasis syariah. SAK Syariah pertama kali disahkan pada tahun 2002 dan dirancang khusus untuk lembaga yang menjalankan proses bisnis berdasarkan kebijakan syariah.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah mencakup kerangka konseptual untuk penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, serta standar khusus untuk transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna. Meski laporan keuangan berbasis SAK Syariah diterapkan berdasarkan konsep syariah, dalam situasi tertentu, seperti bank syariah dengan akuntabilitas publik, PSAK umum tetap digunakan untuk publikasi laporan keuangannya. Namun, transaksi internalnya tetap mengikuti prinsip SAK Syariah.


4. SAP

Standar Akuntansi Pemerintah, dikenal dengan singkatan SAP, adalah standar akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, SAP menjadi acuan bagi lembaga pemerintahan di semua tingkatan, baik daerah maupun pusat. Penerapan SAP bertujuan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.


5. SAK-EMKM

Pada pertengahan 2015, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merumuskan SAK-EMKM, sebuah standar akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan SAK-ETAP. Standar ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Latar belakang dari inisiatif ini adalah banyaknya UMKM di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK yang ada.

SAK-EMKM dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Sebagai acuan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan definisi serta kriteria kuantitatif untuk EMKM. Tujuan dari SAK ini adalah memastikan bahwa UMKM dapat tetap menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK, meskipun mungkin belum memenuhi syarat SAK-ETAP.

 

Ilustrasi konsep PSAK 24 dan SAK ETAP, mewujudkan optimalisasi dalam akuntansi imbalan kerja. Law concept, Female lawyer is writing contract about legal regulations and working in law firm

Optimalisasi PSAK 24 & SAK ETAP dalam Akuntansi Imbalan Kerja

 

Imbalan kerja adalah bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan atas kinerja mereka. Untuk mengelola akuntansi imbalan kerja dengan baik, perusahaan perlu memahami dan mematuhi standar akuntansi seperti PSAK 24 dan SAK ETAP.

Mengoptimalkan Akuntansi Imbalan Kerja dengan PSAK 24 dan SAK ETAP

PSAK 24 memberikan panduan terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian imbalan kerja dalam laporan keuangan, sementara SAK ETAP memberikan pedoman untuk perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Dengan mematuhi standar ini, perusahaan dapat memastikan laporan keuangan yang akurat dan transparan.

Penting untuk memahami jenis imbalan kerja yang diberikan, seperti imbalan berbasis prestasi, tunjangan, dan pensiun, serta melakukan pengukuran dan pencatatan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Selain itu, pengukuran kewajiban imbalan kerja juga harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan PSAK 24 dan SAK ETAP. Perusahaan perlu memperhatikan faktor risiko terkait kewajiban imbalan kerja dan menyesuaikan kebijakan perusahaan dalam mengelola risiko tersebut.

Teknologi informasi juga dapat menjadi alat yang efektif dalam mengoptimalkan pengelolaan akuntansi imbalan kerja. Dengan menggunakan teknologi informasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses akuntansi imbalan kerja.

Pengelolaan akuntansi imbalan kerja dapat menjadi kompleks jika tidak memahami dengan baik standar yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami konsep imbalan kerja, melakukan pengukuran kewajiban dengan benar, memperhatikan risiko yang terkait, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan akuntansi imbalan kerja. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan pengelolaan imbalan kerja yang efektif dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Terdapat tiga fokus optimalisasi, antara lain:

1. Konsep dan Pengukuran Imbalan Berbasis Prestasi

Imbalan kerja berbasis prestasi adalah salah satu bentuk imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan atas pencapaian kinerja yang diukur dengan indikator yang jelas dan terukur. Pencatatan dan pengukuran imbalan berbasis prestasi dalam laporan keuangan perusahaan sangat penting untuk mengoptimalkan akuntansi imbalan kerja. PSAK 24 dan SAK ETAP memberikan panduan tentang pengukuran dan pencatatan imbalan berbasis prestasi dengan tepat.

Pengukuran imbalan berbasis prestasi dilakukan dengan memperhitungkan nilai manfaat yang akan diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Nilai manfaat ini dapat dihitung dengan mengalikan besaran imbalan dengan bobot yang ditetapkan untuk setiap indikator kinerja yang dicapai. Pencatatan imbalan berbasis prestasi dilakukan pada saat karyawan memenuhi syarat untuk menerima imbalan tersebut.

Perusahaan juga harus memperhatikan aspek risiko dalam mengoptimalkan akuntansi imbalan berbasis prestasi. Risiko yang muncul dapat berasal dari fluktuasi faktor-faktor yang mempengaruhi besaran imbalan yang akan diterima karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat proyeksi terhadap biaya imbalan berbasis prestasi yang akan dikeluarkan pada masa depan.

Selain itu, perusahaan harus memperhatikan aspek hukum terkait dengan pengakuan dan pencatatan imbalan berbasis prestasi. Misalnya, perusahaan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait imbalan berbasis prestasi, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

2. Pengukuran dan Pencatatan Tunjangan

Tunjangan merupakan salah satu bentuk imbalan kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Pencatatan dan pengukuran tunjangan dalam laporan keuangan perusahaan sangat penting untuk mengoptimalkan akuntansi imbalan kerja. PSAK 24 dan SAK ETAP memberikan panduan tentang pengukuran dan pencatatan tunjangan dengan tepat.

Pengukuran tunjangan dilakukan dengan memperhitungkan nilai kini dari seluruh manfaat yang akan diterima oleh karyawan. Nilai kini ini didasarkan pada asumsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tunjangan, seperti tingkat bunga, tingkat inflasi, dan harapan umur karyawan. Pencatatan tunjangan dilakukan pada saat karyawan memenuhi syarat untuk menerima tunjangan tersebut.

Perusahaan juga harus memperhatikan aspek risiko dalam mengoptimalkan akuntansi tunjangan. Risiko yang muncul dapat berasal dari fluktuasi faktor-faktor ekonomi dan demografi yang mempengaruhi besaran tunjangan yang akan diterima karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat proyeksi terhadap biaya tunjangan yang akan dikeluarkan pada masa depan.

Selain itu, perusahaan harus memperhatikan aspek hukum terkait dengan pengakuan dan pencatatan tunjangan. Misalnya, perusahaan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait tunjangan, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

3. Pengukuran Kewajiban Imbalan Kerja Pensiun

Imbalan kerja pensiun merupakan imbalan kerja jangka panjang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas masa kerja mereka di perusahaan. Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja pensiun dalam laporan keuangan perusahaan dapat menjadi kompleks jika tidak memahami PSAK 24 dan SAK ETAP dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami konsep dan pengukuran kewajiban imbalan kerja pensiun yang sesuai dengan PSAK 24 dan SAK ETAP.

Pengukuran kewajiban imbalan kerja pensiun dilakukan dengan memperhitungkan nilai kini dari seluruh manfaat yang akan diterima oleh karyawan pada masa pensiun. Nilai kini ini didasarkan pada asumsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban imbalan kerja pensiun, seperti tingkat bunga, tingkat inflasi, dan harapan umur pensiun karyawan.

Perusahaan harus memperhatikan aspek risiko dalam mengoptimalkan akuntansi imbalan kerja pensiun. Risiko yang muncul dapat berasal dari faktor-faktor ekonomi dan demografi, seperti kenaikan umur harapan hidup karyawan, fluktuasi tingkat bunga, dan fluktuasi nilai aset investasi yang digunakan untuk membiayai kewajiban imbalan kerja pensiun.

Selain itu, perusahaan harus memperhatikan aspek hukum terkait dengan pengakuan dan pengukuran kewajiban imbalan kerja pensiun. Misalnya, perusahaan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait imbalan kerja pensiun, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Dalam mengoptimalkan akuntansi imbalan kerja, perusahaan juga harus memperhatikan kebijakan internal terkait dengan pemberian imbalan berbasis prestasi, pemberian tunjangan, imbalan kerja pension, dan lain sebagainya. Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan.

 


Daftar Pustaka
    • Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat.
    • PSAK 24: Imbalan Kerja
    • SAK ETAP: Pengukuran Imbalan Kerja untuk Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah
    • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.01/MEN/1988 tentang Tunjangan Prestasi
    • Riyadi, M. (2018). Analisis Pengaruh Kebijakan Pengupahan terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Manufaktur di Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Manajemen, 6(3), 1283-1293.
    • Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    • Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
    • Purnomo, Y., & Ginting, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kewajiban Imbalan Kerja Pensiun pada PT. ABC. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 21(2), 161-174.
    • Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.