Bagaimana Dampak Transisi PSAK 24 ke PSAK 219?

Bagaimana Dampak Transisi PSAK 24 ke PSAK 219?

Banyak isu tentang PSAK 219 yang akan menggantikan PSAK 24. Seperti yang diketahui umumnya PSAK 24 merupakan standar akuntansi keuangan yang membahas tentang imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan, baik berupa uang maupun manfaat non-uang. Imbalan kerja ini melibatkan sejumlah hak ekonomi sebagai bagian dari paket remunerasi, seperti pensiun, manfaat pasca-kerja, dan keuntungan jangka panjang lainnya.

PSAK 24 memberikan panduan komprehensif bagi entitas bisnis dalam menyusun laporan keuangan mereka. Dengan mematuhi standar ini, perusahaan dapat menyajikan informasi yang akurat dan transparan terkait dengan komitmen finansial mereka terhadap karyawan. Pemahaman yang baik terhadap PSAK 24 membantu perusahaan mengelola imbalan kerja dengan tepat dan mematuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Namun, seiring dengan perkembangan bisnis global, regulasi standar internasional, atau kebutuhan pemangku kepentingan, perubahan nomenklatur sering kali dibutuhkan, seperti dalam konteks peralihan PSAK 24 ke PSAK 219. Dengan memperbarui nomenklatur, diharapkan standar akuntansi tetap relevan dan akuntabel dalam menghadapi dinamika dunia bisnis dan keuangan.

Tentang PSAK 24 dan PSAK 219

Sebagaimana telah dijelaskan, PSAK 24 adalah standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mengatur tentang imbalan kerja karyawan atas jasa mereka selama masa kerja. Ini mencakup imbalan seperti gaji, tunjangan, cuti, imbalan pasca-kerja, serta manfaat kesejahteraan lainnya.

Standar ini memberikan pedoman terkait pencatatan, pengukuran, dan pengungkapan imbalan kerja, termasuk kewajiban yang harus diakui oleh perusahaan. PSAK 24 membantu perusahaan mengungkapkan imbalan kerja sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, dan sesuai dengan UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Namun, seiring dengan perkembangan International Financial Reporting Standards (IFRS), atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Standar Pelaporan Keuangan Internasional, nomenklatur PSAK 24 telah diubah menjadi PSAK 219. Perubahan nomenklatur ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2025.

Perbedaan Utama antara PSAK 24 dan PSAK 219

Selama ini, PSAK 24 telah menjadi acuan dalam mengatur imbalan kerja karyawan. Standar akuntansi ini menyediakan kerangka kerja untuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian liabilitas serta biaya terkait manfaat karyawan dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan diterbitkannya PSAK 219, terdapat beberapa perubahan krusial yang harus diketahui oleh para praktisi di bidang akuntansi dan keuangan. Berikut beberapa perbedaan di antara keduanya:

  1. Pengakuan dan Pengukuran Liabilitas Manfaat Karyawan: PSAK 219 menghadirkan metode baru dalam mengukur liabilitas manfaat karyawan, termasuk pasca kerja. Standar ini menekankan penerapan asumsi ekonomi dan demografi yang lebih realistis untuk mengestimasi nilai kini (present value) dari liabilitas imbalan kerja.
  2. Pengungkapan dan Transparansi: Dalam PSAK 219, persyaratan pengungkapan diperluas, yakni mengharuskan perusahaan memberikan rincian lebih lengkap mengenai karakteristik program manfaat karyawan, asumsi dalam penilaian liabilitas, dan risiko dari program tersebut. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pemangku kepentingan mengenai konsekuensi finansial dari manfaat karyawan bagi perusahaan.
  3. Manajemen Risiko: PSAK 219 menyoroti pentingnya manajemen risiko yang lebih komprehensif dalam program manfaat karyawan. Perusahaan diharapkan lebih proaktif dalam mengenali, mengukur, dan mengelola risiko, mencakup risiko operasional, pasar, dan kredit.

Dampak Perubahan Nomenklatur bagi Perusahaan

Transisi dari PSAK 24 ke PSAK 219 berdampak signifikan pada cara perusahaan menyajikan dan mengelola imbalan kerja karyawan. Dari aspek laporan keuangan, perubahan liabilitas dan biaya manfaat karyawan akan berpengaruh pada posisi keuangan dan hasil operasional. Perusahaan juga dituntut untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi tentang imbalan kerja karyawan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Dari aspek manajemen, standar ini mendorong perusahaan untuk menggunakan pendekatan yang lebih strategis dalam pengelolaan program imbalan kerja. Pemahaman terhadap manajemen risiko juga dapat membantu entitas mengoptimalkan biaya manfaat serta mengurangi fluktuasi dalam laporan keuangan.

Kesimpulan

Transformasi dari PSAK 24 ke PSAK 219 tidak hanya mempengaruhi tata cara penyajian imbalan kerja di laporan keuangan, tetapi juga cara mengelola risiko dan biaya terkait. Standar baru ini menekankan pentingnya pengungkapan yang lebih rinci dan manajemen risiko yang lebih komprehensif, yang pada akhirnya membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan yang lebih baik dan transparansi yang lebih tinggi kepada para pemangku kepentingan.

Esensi Valuasi Aktuaria PSAK 24 terhadap Keuangan Perusahaan

Esensi Valuasi Aktuaria PSAK 24 terhadap Keuangan Perusahaan

Esensi dan Penerapannya

Pemahaman mendalam tentang valuasi aktuaria adalah komponen vital yang membantu perusahaan mengelola dan melaporkan imbalan kerja dalam konteks keuangan dan akuntansi. Valuasi aktuaria melibatkan proses kompleks yang menggunakan matematika, statistik, dan teori keuangan untuk mengevaluasi kewajiban masa depan terkait imbalan kerja. Proses ini tidak hanya membantu perusahaan mematuhi Standar Akuntansi Keuangan No. 24 (PSAK 24) tetapi juga menyediakan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan strategis.

PSAK 24 dan Peran Valuasi Aktuaria

PSAK 24 adalah standar yang diterapkan di Indonesia untuk mengatur akuntansi imbalan pasca kerja, termasuk pensiun dan pesangon. Tujuannya adalah memastikan perusahaan mencatat kewajiban ini dengan akurat dalam laporan keuangan mereka. Aktuaria menggabungkan metode matematik, statistik, dan teori keuangan untuk mengevaluasi risiko keuangan masa depan, terutama yang berkaitan dengan asuransi dan pensiun. Aktuaris berperan kunci dalam menentukan nilai kewajiban imbalan pasca kerja dan aset program pensiun.

Proses valuasi aktuaria memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban mereka kepada karyawan saat pensiun tiba tanpa menimbulkan risiko finansial yang tidak terduga. Valuasi ini menentukan nilai kini kewajiban imbalan kerja dengan mempertimbangkan berbagai asumsi ekonomi dan demografis, seperti tingkat diskonto, kenaikan gaji, umur harapan hidup, dan tingkat turnover karyawan.

Pentingnya Valuasi Aktuaria

Valuasi aktuaria bukan sekadar perhitungan matematis; ini adalah seni yang mempertimbangkan variabel ekonomi, demografi, dan finansial yang berubah-ubah. Menurut PSAK 24, setiap perusahaan diwajibkan melakukan valuasi aktuaria untuk mengukur kewajiban imbalan kerja secara akurat. Ini mencakup estimasi biaya masa depan untuk manfaat seperti pensiun dan asuransi kesehatan pasca pensiun.

Selain membantu perusahaan dalam menyusun strategi jangka panjang, valuasi aktuaria memastikan imbalan pasca kerja terkelola dengan bijaksana sesuai regulasi. Tanpa valuasi yang tepat, perusahaan dapat menghadapi ketidakpastian finansial dan kewajiban yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan mereka.

Proses Valuasi Aktuaria

Proses ini dimulai dengan pengumpulan data karyawan yang akurat. Aktuaris kemudian menggunakan model matematika untuk membuat proyeksi masa depan, sering kali dengan perangkat lunak khusus. Proyeksi ini mempertimbangkan berbagai skenario potensial dan menilai risiko terkait kewajiban tersebut.

Tahap manajemen risiko dalam valuasi aktuaria melibatkan:

  1. Identifikasi Risiko: Mengevaluasi potensi risiko yang mungkin mempengaruhi kewajiban imbalan kerja, seperti perubahan dalam umur harapan hidup dan tren gaji.
  2. Pengukuran Risiko: Menggunakan asumsi aktuaria, termasuk tingkat diskonto dan asumsi demografis, untuk menentukan nilai kini kewajiban masa depan.
  3. Pemantauan Risiko: Melakukan analisis berkala terhadap kewajiban imbalan kerja dengan mempertimbangkan kondisi pasar saat ini.
  4. Mitigasi Risiko: Mengembangkan strategi untuk mengelola risiko terkait kewajiban imbalan kerja, seperti diversifikasi investasi dana pensiun.

Tantangan dalam Valuasi Aktuaria

Implementasi valuasi aktuaria menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama karena memerlukan keahlian khusus dan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep aktuaria. Perubahan regulasi, seperti transisi dari PSAK 24 ke PSAK 219, mengharuskan perusahaan menyesuaikan pendekatan valuasi mereka. Dinamika pasar keuangan, dengan volatilitas yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas, menuntut pemantauan terus-menerus dan penyesuaian asumsi. Perilaku karyawan, termasuk tingkat turnover dan umur harapan hidup, juga mempengaruhi proyeksi kewajiban imbalan kerja. Asumsi-asumsi ini harus diperbarui secara berkala untuk mencerminkan kondisi pasar dan proyeksi masa depan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti kebutuhan akan keahlian khusus dan teknologi canggih, serta biaya tinggi untuk perangkat lunak dan jasa konsultasi, menambah kompleksitas. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan strategis dan proaktif, memastikan valuasi aktuaria yang akurat dan efektif, membantu perusahaan mengelola kewajiban imbalan kerja dengan lebih baik, dan meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan mereka.

Manfaat Jangka Panjang

Valuasi aktuaria menyediakan pemahaman mendalam tentang profil risiko perusahaan, mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi, dan memungkinkan perencanaan keuangan yang efektif. Ini juga meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan serta membantu menetapkan harga produk dan layanan dengan lebih akurat.

Investasi dalam valuasi aktuaria yang komprehensif membantu perusahaan memahami kewajiban mereka, mengelola aliran kas lebih efektif, dan menghindari kejutan finansial. Hal ini memungkinkan komunikasi yang lebih jelas dengan pemangku kepentingan, termasuk karyawan dan investor, tentang status keuangan perusahaan.

Valuasi aktuaria bukan hanya tentang memenuhi kewajiban laporan keuangan; ini tentang merencanakan masa depan dengan bijak. Dengan pendekatan yang hati-hati dan terinformasi, perusahaan dapat memastikan mereka siap memenuhi kewajiban imbalan kerja dan mempertahankan kepercayaan dari semua yang terlibat. Di tengah kompleksitas regulasi dan ketidakpastian pasar, valuasi aktuaria tetap menjadi landasan yang kuat bagi perusahaan untuk membangun keberlanjutan finansial yang solid.

Projected Unit Credit: Penerapan pada Perhitungan Imbalan Kerja sesuai PSAK 24

Projected Unit Credit: Penerapan pada Perhitungan Imbalan Kerja sesuai PSAK 24

PSAK 24 mensyaratkan Projected Unit Credit (PUC) sebagai metode untuk melakukan perhitungan Imbalan Kerja. Ketika pemberi kerja memberikan sejumlah imbalan kerja kepada karyawannya dan imbalan tersebut diklasifikasikan sebagai program imbalan pasti, maka pemberi kerja harus menerapkan metode ini untuk mengukur:

    • Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti: jumlah yang diperoleh karyawan atas jasanya sejak awal kontrak kerja hingga tanggal pelaporan saat ini, dinyatakan dalam nilai kini;
    • Biaya Jasa Kini: jumlah yang diperoleh karyawan atas jasanya pada periode pelaporan berjalan;
    • Biaya Jasa Lalu: jika terdapat perubahan program dan karyawan akan memperoleh imbalan yang lebih besar/lebih rendah juga untuk periode pelaporan sebelumnya; merupakan jumlah yang mencerminkan perubahan di masa lalu.

Asumsikan pada periode pelaporan saat ini yaitu 31 Desember 2022, suatu perusahaan A memiliki kontrak kerja dengan karyawan B selama 7 tahun, mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2027. Selain menerima gaji, karyawan B akan menerima bonus satu kali di akhir masa kerjanya sebesar Rp 300.000. Katakanlah bonus ini adalah motivasi yang ditawarkan langsung dalam kontrak kerja dan akan dibayarkan hanya pada akhir masa kerja, sehingga bonus ini diklasifikasikan sebagai program imbalan pasti.

Pembahasan Projected Unit Credit

Ketika menerapkan metode PUC, kewajiban imbalan pasti bertambah secara bertahap selama masa kerja. Sehingga tidak ada akumulasi jumlah penuh dalam satu periode. Sebaliknya, setiap tahun masa kerja menambah sebagian kewajiban imbalan akhir (umumnya disebut sebagai satuan). Hal yang perlu kita lakukan adalah mengukur setiap unit secara terpisah untuk mencerminkan nilai waktu uang dan aspek lainnya; sehingga tidak akan sama setiap tahunnya.

Dari contoh kasus diatas, diperoleh:

    • Jangka waktu: 7 tahun
    • Tanggal mulai: 1 Januari 2021
    • Tanggal berakhir: 31 Desember 2027
    • Bonus satu kali pada tanggal akhir: Rp. 300.000.
    • Asumsi Tingkat diskonto: 2%
    • Abaikan semua asumsi aktuaria lainnya.

Langkah 1: Perkirakan biaya manfaat akhir

Pertama-tama, mari kita tentukan biaya manfaat akhir – yaitu jumlah yang sebenarnya akan dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan ketika saatnya tiba. Dalam contoh ini, yaitu Rp. 300.000.

Terkadang hal ini tidak begitu jelas karena perusahaan dapat berjanji untuk membayar sejumlah uang tergantung pada gaji karyawan di masa depan. Misalnya, seorang karyawan bisa mendapatkan sejumlah kelipatan gajinya pada saat pensiun sebagai bonus. Di sini kita perlu memperkirakan berapa gaji yang akan diperoleh karyawan pada saat pensiun dan ini mungkin tidak mudah jika karyawan tersebut masih muda dan tidak akan pensiun lebih awal. Juga, apakah karyawan ini akan tetap bekerja di perusahaan sampai dia pensiun? Inilah alasan mengapa asumsi aktuaria (seperti tingkat inflasi, tingkat fluktuasi, angka kematian, dll.) dimasukkan ke dalam perhitungan, namun tidak untuk saat ini dalam contoh sederhana ini.

Langkah 2: Atribusikan biaya akhir pada periode layanan

Kita harus membagi manfaat ini ke seluruh masa kerja karyawan, yaitu 7 tahun. Kita dapat mengatribusikan manfaat secara merata pada semua masa kerja di sini, jadi untuk setiap tahun masa kerja, kita mengatribusikan Rp. 300.000/7 = Rp 42.857.

Dengan catatan bahwa jumlah yang diperoleh untuk periode sebelumnya hanyalah total yang dimajukan dari tahun sebelumnya. Sehingga total tunjangan/bonus pada akhir tahun kerja terakhir yaitu ke-7 atau ketika 2027 adalah sebesar Rp. 300.000., yaitu sebesar tunjangan/bonus yang dijanjikan kepada karyawan.

Langkah 3: Ukur setiap unit secara terpisah dengan mendiskontokannya menjadi nilai sekarang

    • Baris pertama mewakili kewajiban pembukaan pada awal periode pelaporan berjalan.
      • Pada tahun 2021 bernilai 0 karena karyawan tersebut mulai bekerja pada tahun 2021.
      • Pada tahun-tahun berikutnya, kewajiban pembukaan hanyalah kewajiban penutupan dari periode pelaporan sebelumnya. Misalnya, kewajiban pembukaan pada tahun 2022 sama dengan kewajiban penutupan pada tahun 2021.
    • Di baris kedua menghitung biaya bunga untuk menjadikan kewajiban tersebut mencapai nilai kini pada akhir periode pelaporan. Biaya bunga dihitung sebagai tingkat diskonto (2% dalam contoh ini) dikalikan dengan kewajiban pembukaan.
    • Pada baris ketiga, kita menghitung faktor diskon sebesar 2%, karena kita memerlukannya untuk menghitung biaya layanan saat ini. Berikut adalah rumusan untuk menghitung faktor diskon:

      dengan “year” adalah jumlah tahun dari “sekarang” hingga berakhirnya masa kerja. Sebagai contoh, jika menghitung faktor diskonto untuk 2021, maka parameter tahun nya adalah 6, yaitu jumlah tahun yang tersisa dari akhir 2021 hingga akhir 2027.
    • Baris keempat mewakili biaya layanan saat ini (current service cost), yaitu satu unit manfaat yang tersebar selama masa kerja penuh sebesar Rp. 42.857 (lihat langkah 2) yang didiskontokan dengan tingkat diskonto menjadi nilai kini (Rp. 42.857 dikalikan dengan faktor diskon dari baris ketiga).
    • Baris terakhir adalah kewajiban penutupan pada akhir periode pelaporan berjalan sebagai kewajiban pembukaan (baris pertama) ditambah biaya bunga (baris kedua) ditambah biaya layanan saat ini (baris keempat).

Pada akhir tahun 2021, kewajiban penutupan hanya bernilai sebesar Rp. 38.056 karena tidak terdapat kewajiban pembukaan maupun biaya bunga. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya, kewajiban penutupan secara bertahap bertambah karena terdapat sejumlah biaya bunga dan biaya jasa kini setiap tahunnya. Dengan nilai kini kewajiban pada 2027 adalah tepat sebesar Rp. 300.000 yaitu sebesar jumlah yang harus dibayarkan kepada karyawan.

 

Nah, begitulah penjelasan konsep dasar dari metode Projected Unit Credit (PUC) dalam menghitung imbalan kerja memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kewajiban perusahaan terhadap karyawan dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana dana imbalan kerja akan berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan pemahaman yang baik tentang metode ini, perusahaan dapat mengelola imbalan kerja secara lebih efisien dan memastikan kesejahteraan karyawan mereka dalam jangka panjang. Dengan semakin pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, penerapan PSAK 24 dengan benar dan tepat sangat diperlukan. Dengan demikian, metode PUC menjadi salah satu alat yang vital dalam menentukan kewajiban imbalan kerja perusahaan.

Penting! Mengenal Metode Perhitungan Imbalan Kerja Projected Unit Credit (PUC)

Penting! Mengenal Metode Perhitungan Projected Unit Credit (PUC)

Perhitungan imbalan kerja adalah aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. PSAK 24 mensyaratkan menghitung imbalan kerja menggunakan metode Projected Unit Credit (PUC). Seperti yang kita tahu, imbalan kerja mencakup semua manfaat yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa mereka. Ini bisa termasuk pensiun, cuti, dan manfaat lainnya. PSAK 24 mengatur standar akuntansi untuk menghitung, mengakui, dan melaporkan imbalan kerja yang diberikan oleh perusahaan.

Apa Itu Projected Unit Credit (PUC)?

Projected Unit Credit adalah salah satu metode yang digunakan untuk menghitung kewajiban imbalan kerja. Metode PUC sering kali disebut sebagai metode imbalan yang diakru yang diperhitungkan secara pro rata sesuai jasa atau sebagai metode imbalan dibagi tahun jasa. Metode PUC menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan imbalan. Selain itu, metode ini bertujuan untuk mengestimasi berapa banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan di masa depan kepada karyawan berdasarkan masa kerja mereka dan manfaat yang akan mereka terima.

PUC bekerja dengan cara berikut:

  • Unit Kredit: Karyawan memperoleh “unit kredit” selama masa kerja mereka. Unit kredit ini mewakili kontribusi masa kerja terhadap imbalan kerja.
  • Tingkat Bunga Diskonto: Untuk menghitung nilai kini kewajiban imbalan kerja, perusahaan menggunakan tingkat bunga diskonto. Ini adalah tingkat bunga yang digunakan untuk menilai kewajiban di masa depan dalam nilai sekarang. Pemilihan tingkat bunga ini didasarkan pada kebijakan perusahaan dan kondisi pasar.
  • Proyeksi Imbalan Masa Depan: Dengan dasar unit kredit dan tingkat bunga diskonto, perusahaan memproyeksikan imbalan yang akan dibayarkan kepada karyawan di masa depan.
  • Pengakuan Kewajiban: Nilai kini kewajiban imbalan kerja diakui dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai ini akan tumbuh seiring berjalannya waktu karena unit kredit bertambah dan bunga diakumulasikan.
  • Pencatatan Biaya: Biaya imbalan kerja juga dicatat dalam laporan laba rugi perusahaan selama masa kerja karyawan. Biaya ini didasarkan pada proyeksi imbalan masa depan.

Keuntungan dan Tantangan PUC

PUC memiliki sejumlah keuntungan dan tantangan:

Keuntungan PUC:

  • Pengakuan yang Bertahap: PUC memungkinkan perusahaan untuk mengakui kewajiban imbalan kerja secara bertahap seiring berjalannya waktu, mencerminkan kontribusi karyawan dengan lebih akurat.
  • Transparansi: Metode ini menghasilkan informasi yang lebih transparan bagi pemangku kepentingan perusahaan tentang kewajiban imbalan kerja.

Tantangan PUC:

  • Kompleksitas: Perhitungan PUC bisa menjadi rumit, terutama dalam situasi di mana banyak variabel yang berubah.

Projected Unit Credit (PUC) adalah salah satu metode perhitungan imbalan kerja yang diatur oleh PSAK 24. Metode ini membantu perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja secara lebih akurat dan transparan. Meskipun PUC memiliki keuntungan dalam pengakuan kewajiban yang lebih tepat, metode ini juga dapat menjadi rumit dan sangat bergantung pada tingkat bunga yang digunakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu berhati-hati dan cermat dalam menerapkan metode ini, dan biasanya membutuhkan bantuan dari para profesional yang terampil.

imbalan kerja

Atribusi Imbalan Kerja sesuai PSAK 24 dan Siaran Pers DSAK IAI 2022

Salah satu aspek penting dalam akuntansi imbalan kerja adalah pengatribusian imbalan kerja. Pengatribusian imbalan kerja adalah proses mengalokasikan imbalan kerja ke periode-periode jasa yang terkait.

PSAK 24 mensyaratkan bahwa imbalan kerja jangka pendek diatribusikan ke periode jasa yang terkait berdasarkan dasar distribusi yang wajar. Imbalan kerja jangka panjang, termasuk imbalan pasca kerja, diatribusikan ke periode jasa yang terkait berdasarkan metode akrual.

Siaran Pers DSAK IAI 2022 tentang Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengatribusian imbalan kerja untuk program pensiun berbasis peraturan perundang-undangan. Dari siaran pers tersebut, dijelaskan bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini sesuai dengan pola fakta dalam IFRIC Agenda Decision.

Pola Fakta umum

Berikut adalah pola fakta umum dari program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini:

    • Pekerja berhak atas imbalan pensiun hanya ketika mereka mencapai usia pensiun normal dan sepanjang mereka dipekerjakan oleh entitas ketika mereka mencapai usia pensiun tersebut;
    • Jasa pekerja di tahun-tahun akhir meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun awal, dan kelipatan yang berbeda diterapkan untuk setiap komponen berikut;
    • Imbalan pasca kerja adalah jumlah kompensasi yang timbul dari dua komponen imbalan yang masing-masing memiliki “batas masa kerja (cap of years of service)” yang berbeda:

1. Pesangon: pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih berhak mendapatkan 9 bulan gaji; dan

2. Penghargaan masa kerja: pekerja dengan masa kerja 24 tahun atau lebih berhak mendapatkan 10 bulan gaji.

    • Berlaku syarat jumlah tahun kerja berturut-turut (consecutive years of service) atas jasa pekerja dengan entitas yang sama segera sebelum usia pensiun; dan
    • Formula imbalan tidak hanya berlaku untu pensiun pada usia pensiun normal, tetapi juga berlaku dalam menentukan imbalan lainnya misalnya; imbalan kematian, cacat, dan PHK oleh entitas.

Jadi, hasil dari siaran pers DSAK IAI menilai bahwa pola fakta program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini di Indonesia, memiliki pola fakta yang serupa dengan pola fakta dalam IFRIC Agenda Decision. Dengan pola fakta yang serupa, maka perlakukan akuntansi dalam Agenda Decision IAS 19 relevan untuk pola fakta pada siaran pers.

Atribusi Imbalan Kerja

PSAK 24 mensyaratkan setiap entitas untuk mengatribusikan imbalan ke periode jasa berdasarkan formula imbalan program dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan menurut program sampai tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan selanjutnya yang material berdasarkan program, selain dari kenaikan gaji berikutnya.

Selain itu, PSAK 24 paragraf 72 menetapkan bahwa jasa pekerja sebelum tanggal vesting menimbulkan kewajiban konstruktif. Jika diasumsikan usia pensiun normal suatu entitas A adalah 56 tahun, maka kewajiban konstruktif entitas untuk memberikan imbalan pensiun pertama kali akan timbul hanya ketika seorang karyawan mencapai usia 32 tahun (24 tahun terakhir), jasa karyawan sebelum 32 tahun tidak dapat ditukar dengan imbalan pensiun. Hal ini disebabkan karena jumlah jasa yang diberikan seorang karyawan sebelum usia 32 tahun tidak akan mengurangi jumlah masa depan yang perlu diberikan kepada suatu entitas secara berturut-turut (consecutive years) sebelum pekerja tersebut berhak atas imbalan pensiunnya di usia 56 tahun.

Implementasi

Misalkan pada tahun pelaporan 31 Desember 2021, karyawan A bekerja pada PT X dengan upah sebesar Rp. 10.000.000 per bulan sebagai manager pemasaran. Usia Karyawan A pada saat 31 Desember adalah 24 tahun, karyawan A mulai bekerja pada usia 22 tahun dan akan pensiun pada usia 55 tahun sesuai dengan usia pensiun normal yang ditetapkan oleh PT X. Imbalan pasca kerja ditetapkan sesuai dengan UUCK dengan komponen uang pesangon, penghargaaan masa kerja, dan uang penggantian hak (nilai UPH tidak signifikan). Lalu, tingkat kenaikan upah diasumsikan 5% per tahun dan tingkat diskonto yang digunakan adalah 10% per tahun. Berapakah imbalan pasca kerja yang akan dibayarkan oleh PT X ketika karyawan A pensiun di usia 55 tahun?

Jawab:

Diketahui usia pensiun normal suatu entitas A adalah 55 tahun, maka kewajiban konstruktif entitas untuk memberikan imbalan pensiun pertama kali akan timbul hanya ketika seorang karyawan mencapai usia 31 tahun (24 tahun terakhir), sehingga jasa karyawan sebelum 31 tahun tidak dapat ditukar dengan imbalan pensiun.

Imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan yang berlaku saat ini:

Upah pada saat pensiun = Rp 10.000.000 x (1 + 0,05)(55-24)
= Rp 45.380.395

Besar Manfaat = 1,75 x pesangon + 1 x penghargaan masa kerja
= 1,75 x 9 x Rp 45.380.395 + 1 x 10 x Rp 45.380.395
= Rp 1.168.545.171

Pengatribusian imbalan kerja adalah aspek penting dalam akuntansi imbalan kerja. PSAK 24 dan Siaran Pers DSAK IAI 2022 memberikan panduan tentang bagaimana mengatribusikan imbalan kerja. Dengan demikian, memahami ketentuan pengatribusian imbalan kerja, entitas dapat memastikan bahwa imbalan kerja dicatat dan diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan.

Metode Perhitungan Aktuaria Sesuai PSAK 24

Metode Perhitungan Aktuaria Sesuai PSAK 24

Dalam dunia bisnis dan keuangan, mengerti setiap aspek akuntansi adalah kunci untuk sukses. Salah satu standar yang penting untuk dipahami adalah PSAK 24, berkaitan dengan imbalan kerja. Standar ini tak hanya penting bagi para akuntan, tetapi juga bagi pemilik bisnis, manajer keuangan, dan siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan keuangan perusahaan. PSAK 24, atau Standar Akuntansi Keuangan 24, adalah standar yang mengatur tentang imbalan kerja dalam akuntansi. Standar ini mengharuskan perusahaan untuk mencatat dan melaporkan kewajiban serta biaya terkait imbalan kerja. Imbalan kerja ini mencakup gaji, bonus, pensiun, dan berbagai bentuk kompensasi lain yang diberikan kepada karyawan.

Tujuan utama PSAK 24 adalah untuk memberikan transparansi dan keadilan dalam laporan keuangan perusahaan terkait dengan imbalan kerja. Dengan adanya standar ini, perusahaan diwajibkan untuk menunjukkan kewajiban mereka terhadap karyawan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, secara lebih jelas. Hal ini memastikan bahwa stakeholder, termasuk investor dan karyawan, mendapatkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan.

Manfaat PSAK 24 bagi perusahaan antara lain adalah membantu dalam merencanakan keuangan dan sumber daya manusia dengan lebih baik. Dengan mengerti kewajiban yang ada, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai alokasi sumber daya dan strategi keuangan.

Mengapa Perhitungan Aktuaria Penting dalam PSAK 24?

Perhitungan aktuaria adalah komponen krusial dalam penerapan PSAK 24. Aktuaria adalah ilmu yang berhubungan dengan penggunaan matematika, statistik, dan teori keuangan untuk menilai risiko dan kewajiban, khususnya dalam asuransi dan pensiun. Dalam konteks PSAK 24, perhitungan aktuaria digunakan untuk menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan kerja dan biaya layanan lalu yang berkaitan.

Peran aktuaria menjadi penting karena membantu perusahaan dalam mengestimasi jumlah yang harus dicatat sebagai kewajiban. Hal ini termasuk menghitung nilai kewajiban pensiun, yang bergantung pada berbagai faktor seperti usia, gaji, masa kerja, dan asumsi ekonomi (seperti tingkat diskonto). Akurasi perhitungan ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap keandalan laporan keuangan.

Dengan menggunakan perhitungan aktuaria, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka mencatat kewajiban dan biaya imbalan kerja secara akurat. Ini tidak hanya memenuhi kebutuhan standar akuntansi, tetapi juga memberikan kejelasan kepada manajemen dan stakeholder tentang beban keuangan yang dihadapi perusahaan di masa depan.

Metode Perhitungan Aktuaria dalam PSAK 24

Dalam menerapkan PSAK 24, ada beberapa metode perhitungan aktuaria yang bisa digunakan. Metode utama adalah Projected Unit Credit Method’ (PUCM). Metode ini mempertimbangkan setiap periode pelayanan sebagai memberikan hak atas tambahan manfaat pensiun dan mengukur setiap hak tersebut secara terpisah untuk membangun kewajiban total yang diharapkan di masa depan.

Untuk memahaminya, bayangkan seorang karyawan yang bekerja selama 30 tahun. Dengan PUCM, hak pensiun untuk setiap tahun dihitung dan diakumulasikan. Jadi, kewajiban pensiun bukan hanya jumlah sederhana dari apa yang terutang saat ini, tetapi merupakan agregat dari kewajiban setiap tahun, dengan mempertimbangkan proyeksi masa depan.

Selain itu, ada faktor-faktor seperti tingkat diskonto, ekspektasi kenaikan gaji, mortalitas, dan turnover karyawan yang semuanya mempengaruhi perhitungan. Tingkat diskonto digunakan untuk menentukan nilai saat ini dari kewajiban pensiun masa depan. Ini seringkali merupakan aspek yang paling sulit untuk ditentukan karena harus mencerminkan pasar obligasi berkualitas tinggi pada saat laporan keuangan disusun.

Penggunaan metode ini memastikan bahwa perusahaan mencatat kewajiban imbalan kerja secara lebih akurat dan realistis. Ini mengurangi risiko mengalami kekurangan dana pensiun di masa depan dan memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih baik.

Kasus Praktis: Implementasi PSAK 24

Untuk memperjelas bagaimana PSAK 24 diterapkan dalam praktik, mari kita lihat kasus fiktif PT Maju Terus. Perusahaan ini memiliki program pensiun untuk karyawannya. Dalam mempersiapkan laporan keuangannya, PT Maju Terus perlu menghitung kewajiban pensiun menggunakan metode PUCM (Projected Unit Credit Methods).

Pertama, perusahaan harus mengumpulkan data seperti usia, gaji, dan masa kerja setiap karyawan. Lalu, dengan bantuan aktuaris, PT Maju Terus mengestimasi faktor seperti tingkat kenaikan gaji, mortalitas, dan tingkat diskonto. Misalnya, jika tingkat diskonto yang digunakan adalah 6%, ini berarti nilai kini dari kewajiban pensiun dihitung dengan diskonto 6% per tahun.

Setelah menghitung kewajiban pensiun untuk setiap karyawan, perusahaan kemudian mengakumulasi ini untuk mendapatkan jumlah total kewajiban pensiun. Dalam laporan keuangannya, PT Maju Terus harus mencatat jumlah ini sebagai kewajiban di neraca dan biaya imbalan kerja di laporan laba rugi.

Dengan penerapan PSAK 24, PT Maju Terus tidak hanya mematuhi standar akuntansi tetapi juga memberikan transparansi kepada para stakeholdernya mengenai kewajiban pensiun yang dihadapi perusahaan. Ini membantu dalam pembuatan keputusan yang lebih informasi oleh manajemen serta meningkatkan kepercayaan investor dan karyawan dalam stabilitas keuangan perusahaan.

Perbedaan PSAK 24 dengan Standar Internasional

Memahami perbedaan antara PSAK 24 dan standar akuntansi internasional, seperti IAS 19 (International Accounting Standard 19), penting terutama bagi perusahaan yang beroperasi di skala global. Kedua standar ini memiliki tujuan yang sama dalam hal laporan imbalan kerja, tetapi ada beberapa perbedaan kunci.

Salah satu perbedaan utama adalah dalam pengakuan dan pengukuran kewajiban. PSAK 24 cenderung lebih fleksibel dalam hal asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuaria, sedangkan IAS 19 memiliki panduan yang lebih ketat. Misalnya, IAS 19 mewajibkan perusahaan untuk menggunakan tingkat diskonto yang berasal dari obligasi perusahaan atau obligasi pemerintah berkualitas tinggi, sementara PSAK 24 memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan untuk memilih tingkat diskonto.

Perbedaan lainnya adalah dalam pengakuan keuntungan dan kerugian aktuaria. Di bawah IAS 19, keuntungan dan kerugian aktuaria diakui langsung di ekuitas, sedangkan PSAK 24 memungkinkan beberapa keuntungan dan kerugian untuk diakui di laporan laba rugi.

Bagi perusahaan multinasional, perbedaan ini bisa berdampak signifikan pada laporan keuangan mereka, terutama saat beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan standar akuntansi yang berbeda.

 

Tantangan dalam Penerapan PSAK 24

Penerapan PSAK 24 tidak selalu mudah dan menghadirkan beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas perhitungan aktuaria. Kebutuhan akan keahlian dan pemahaman yang mendalam tentang aktuaria seringkali mengharuskan perusahaan untuk bekerja sama dengan aktuaris profesional, yang bisa menambah biaya operasional.

Selain itu, kebutuhan untuk terus-menerus memperbarui data dan asumsi aktuaria, seperti tingkat mortalitas dan tingkat diskonto, juga bisa menjadi tantangan. Fluktuasi di pasar keuangan dan perubahan dalam demografi karyawan dapat mempengaruhi kewajiban imbalan kerja secara signifikan.

Perusahaan juga perlu memastikan bahwa laporan keuangan mereka tetap transparan dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Ini memerlukan sistem pelaporan yang kuat dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder tentang bagaimana kewajiban imbalan kerja dihitung dan bagaimana hal itu mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan.

Dengan memahami tantangan ini dan mengambil langkah proaktif untuk mengatasinya, perusahaan dapat mengimplementasikan PSAK 24 dengan efektif, memastikan kepatuhan dan transparansi dalam laporan keuangan mereka.

Logo PSAK 24 yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap imbalan pasca kerja.

PSAK 24: Pentingnya Perusahaan Menghitung Imbalan Pasca Kerja

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan aturan vital dalam akuntansi Indonesia. Dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), PSAK adalah pedoman utama akuntansi keuangan di negara ini. PSAK, di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mengatur aspek keuangan beragam. Salah satunya adalah imbalan pascakerja, yang diatur dalam PSAK 24. Imbalan pasca kerja sangat signifikan dalam hubungan antara perusahaan dan karyawan. Ini mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan terhadap karyawan. Imbalan ini berfokus pada kesejahteraan dan keberlanjutan finansial karyawan.

Imbalan pasca kerja, atau post-employment benefits, adalah imbalan kerja jangka panjang. Diberikan kepada karyawan setelah mereka menyelesaikan masa kerjanya. Ini diberikan saat perusahaan memutuskan hubungan kerja. Dalam era persaingan bisnis yang ketat, memahami PSAK 24 menjadi sangat penting. Ini adalah dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan imbalan pascakerja. Menerapkan PSAK 24 membantu perusahaan menjaga daya saingnya.

Mengikuti pedoman PSAK 24 memastikan perusahaan memenuhi kewajiban hukum. Ini juga membantu menjaga kepercayaan karyawan, investor, dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, perusahaan dapat mempertahankan reputasi dan kepercayaan publik. Secara keseluruhan, PSAK 24 memainkan peran kunci dalam transparansi keuangan perusahaan. Ini juga mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan karyawan jangka panjang.

Alasan Penting Menerapkan PSAK 24 untuk Keuangan Perusahaan

Sedikitnya, ada tiga alasan kenapa perusahaan harus menerapkan PSAK 24 dalam menjalankan bisnisnya.

  1. Prinsip akuntansi accrual basis, yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi, yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi. Perlu diperhatikan bahwa dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) setiap perusahaan diharuskan mencatat transaksi keuangan menggunakan prinsip accrual basis, oleh karena itu, setiap perusahaan harus mempersiapkan (mencadangkan/mengakui) utang (liability), untuk imbalan yang akan jatuh tempo di masa depan.
  2. Tidak ada kewajiban yang tersembunyi, artinya jika dalam laporan keuangan suatu perusahaan tidak terdapat account untuk imbalan pasca kerja, maka secara tidak langsung perusahaan dianggap “menyembunyikan” kewajiban untuk imbalan pasca kerja.
  3. Arus Kas Perusahaan, ketika terdapat karyawan yang keluar karena pensiun atau pemutusan hubungan kerja lainnya dan perusahaan memberikan manfaat imbalan kepada karyawan tersebut, maka pada periode berjalan, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar manfaat yang akan mengurangi laba dari perusahaan. Akan tetapi, jika dari awal perusahaan sudah melakukan pencadangan manfaat imbalan pasca kerja, maka manfaat imbalan yang akan dibayarkan tersebut tidak akan secara langsung mengurangi laba, melainkan mengurangi pencadangan kewajiban atas imbalan pasca kerja yang telah dicatatkan perusahaan dalam laporan keuangan.

Kepatuhan dan Manfaat PSAK 24 bagi Perusahaan

Perusahaan wajib melakukan perhitungan imbalan pasca kerja sesuai PSAK 24 setiap tahun. Ini bukan hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga membantu persiapan dana untuk imbalan pasca kerja. Manajemen imbalan pasca kerja yang efektif esensial dalam bisnis modern. Ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan memahami dampak finansial jangka panjang. Mengikuti PSAK 24 memungkinkan perusahaan mengidentifikasi risiko dan peluang terkait imbalan pasca kerja. Ini penting untuk manajemen aset yang cerdas dan mempertahankan bakat terbaik. Imbalan pasca kerja yang tepat meningkatkan daya saing di pasar.

PSAK 24 juga mendukung integritas dan transparansi perusahaan. Menyajikan informasi imbalan pasca kerja yang akurat dalam laporan keuangan membangun kepercayaan investor. Ini penting untuk citra perusahaan yang positif. Menyediakan imbalan pasca kerja sesuai PSAK 24 bukan hanya kewajiban hukum. Ini juga menunjukkan perhatian perusahaan terhadap martabat karyawan. Memperlakukan karyawan dengan adil menunjukkan budaya perusahaan yang bertanggung jawab.

Dana Pensiun BUMN dalam Sorotan: Panduan Optimalkan Imbalan Pasca Kerja

Dana Pensiun BUMN dalam Sorotan: Panduan Optimalkan Imbalan Pasca Kerja

Dana pensiun BUMN baru-baru ini menjadi sorotan publik. Sorotan ini disebabkan oleh dugaan penyelewengan oleh oknum tertentu. Masyarakat mengkhawatirkan keamanan dana pensiun mereka akibat dugaan ini. Dana pensiun adalah instrumen vital untuk kesejahteraan di masa tua. Fungsinya adalah memberikan penghasilan bagi pekerja pascapensiun. Kondisi ekonomi yang fluktuatif meningkatkan kekhawatiran akan keamanan dana pensiun. Situasi ini membuat masyarakat lebih sadar tentang pentingnya persiapan pensiun.

Memahami dana pensiun dan imbalan pasca kerja sangat penting. Artikel ini akan menjelaskan pengertian, jenis, dan hubungannya dengan imbalan pasca kerja. Dana pensiun di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Undang-undang ini menyediakan kerangka kerja untuk dana pensiun. Menurut undang-undang ini, dana pensiun merupakan badan hukum. Dana pensiun bertugas mengelola program manfaat pensiun. Dana pensiun dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Kedua adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

DPPK adalah program pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja. Tujuannya adalah memberikan manfaat pensiun kepada karyawan. DPLK, di sisi lain, ditawarkan oleh lembaga keuangan. DPLK memungkinkan individu untuk ikut serta dalam program pensiun. Pengelolaan dana pensiun harus transparan dan akuntabel. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pengawasan dana pensiun dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah memastikan dana dikelola dengan baik dan sesuai regulasi. Kasus penyelewengan dana pensiun membangkitkan kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat. Penyelewengan ini mengancam kepercayaan publik terhadap sistem pensiun. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan.

Penyedia dana pensiun harus memastikan manfaat pensiun terjamin. Mereka harus menjaga dana pensiun agar tetap aman dan berkelanjutan. Kesejahteraan pensiunan bergantung pada pengelolaan dana pensiun yang efisien dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, dana pensiun memainkan peran krusial dalam masyarakat. Dana ini membantu memastikan kesejahteraan pekerja setelah pensiun. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan.

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja. Manfaat DPPK akan diperoleh ketika karyawan memutuskan untuk pensiun atau mengundurkan diri.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Manfaat DPLK akan diperoleh ketika karyawan memasuki masa pensiun dengan ketentuan sebagai berikut: pensiun normal, pensiun dipercepat, dan pensiun cacat.

Setiap dana pensiun pastinya memiliki suatu program yang disebut program pensiun, yaitu setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi karyawannya. Manfaat Pensiun didefinisikan sebagai pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Berdasarkan manfaatnya, program pensiun dapat dibedakan menjadi Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.

Sebagai contoh, seorang karyawan akan membuat suatu perjanjian degan penyelenggara dana pensiun, baik DPPK maupun DPLK mengenai jumlah manfaat yang nantinya akan didapatkan. Ketika karyawan tersebut mulai memasuki masa pensiun, maka perusahaan akan membayarkan manfaat sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

Berbeda dengan PPMP yang memfokuskan pada jumlah manfaat yang akan didapat, PPIP lebih focus kepada iuran yang harus dibayarkan karyawan saat masih aktif bekerja.

Sebagai contoh, selama masa bekerja karyawan dan perusahaan sama-sama diharuskan membayar 15% dari gaji pekerja setiap bulannya. Uang ini kemudian diinvestasikan oleh perusahaan dana pensiun dan nantinya hasil investasi tersebut akan dikembalikan kepada karyawan yang bersangkutan ketika memasuki masa pensiun.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, yaitu:

  1. Batas maksimal manfaat PPMP yang bisa dibayar sekaligus dinaikkan dari Rp300 ribu menjadi Rp 1,5 juta (rumus bulanan)
  2. Batas maksimal manfaat PPIP yang bisa dibayar sekaligus dinaikkan dari Rp 36 juta menjadi Rp500 juta (rumus sekaligus).

Lalu bagaimana cara kita agar bisa menjadi peserta dana pensiun? Cara termudah adalah dengan mendaftar sebagai peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Proses pendaftaran sebagai peserta DPLK termasuk mudah, Anda tinggal datang ke bank atau perusahaan asuransi jiwa yang menyediakan DPLK, prosesnya kurang lebih sama dengan proses ketika membuka rekening di bank.

Hubungan Dana Pensiun dan Imbalan Pascakerja

Dana Pensiun merupakan salah satu bentuk cara bagi perusahaan untuk membayarkan imbalan pasca kerja kepada karyawannya setelah memasuki masa pensiun. Dana Pensiun pada dasarnya menggunakan skema “fully funded” untuk dana imbalan pascakerja. Skema pendanaan yang terpisah dari arus kas perusahaan, di samping diserahkan kepada pihat ketiga untuk mengelolanya agar bisa lebih optimal. Dengan menggunakan Dana Pensiun, selain memastikan tersedianya dana imbalan pascakerja, perusahaan pun dapat meminta pihak ketiga untuk membayarkan kepada pekerja sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Dana pensiun adalah instrumen penting untuk menjamin kesejahteraan di masa tua. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dana pensiun dalam mengoptimalkan imbalan pasca kerja.

Mengupas Sejarah dan Perkembangan PSAK di Indonesia

Mengupas Sejarah dan Perkembangan PSAK di Indonesia

Menyoroti evolusi regulasi akuntansi di negeri ini. Mulai dari awal pendiriannya hingga transformasinya menjadi standar yang sejalan dengan internasional, kita merunut tahap penting dalam perjalanan PSAK. Mengidentifikasi perubahan signifikan seiring waktu. Pemahaman tentang sejarah dan perubahan PSAK memberi wawasan mendalam tentang evolusi standar akuntansi di Indonesia, beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

Prinsip Akuntansi Indonesia

Dimulai pada tahun 1973. Ketika Panitia Penghimpun Bahan-Bahan dan Struktur GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) serta GAAS (Generally Accepted Auditing Standards) dibentuk. Menjelang peluncuran pasar modal di 1974, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI), merumuskan prinsip akuntansi Indonesia dalam buku “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)” berpedoman pada US GAAP. Komite PAI juga mengeluarkan standar akuntansi khusus untuk berbagai industri.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Pada 1994, IAI merevisi PAI menjadi “Standar Akuntansi Keuangan (SAK)”. Mulai berharmonisasi dengan standar internasional. Nama berubah dari PAI ke SAK, menunjukkan perubahan dari prinsip baku ke standar fleksibel, sesuai dinamika bisnis. Komite PAI berganti nama menjadi Komite SAK. SAK terus disempurnakan dan direvisi sebanyak 7 kali hingga 2009, mengikuti perkembangan dunia bisnis. Pada 1998, Komite SAK menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), berwenang merumuskan SAK.

Konvergensi SAK

Dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) dimulai pada 2009, sebagai bagian dari kesepakatan anggota G-20. Ini didukung oleh berbagai regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan. Program konvergensi mengubah SAK menjadi berbasis prinsip, menganut nilai wajar, menekankan pertimbangan profesional, dan keterbukaan informasi. Beberapa Standar Akuntansi Keuangan khusus untuk industri tertentu dicabut, sekarang diatur dalam SAK mengacu pada IFRS Standards.

1. Tahap Pertama Konvergensi SAK (2012)

Diterapkan pada tahun 2012, secara garis besar, per 1 Juni 2012, SAK telah diadaptasi untuk sejalan dengan IFRS Standards per 1 Januari 2009. Selain itu, juga mencakup sejumlah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), dan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) yang telah disahkan. Ini mencakup standar yang telah efektif mulai tahun 2012 dan juga yang masih akan efektif setelah tahun 2012. Di samping itu, per 1 Juni 2012, SAK juga diperkaya dengan Buletin Teknis (Bultek) yang merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh DSAK IAI, meskipun bukan merupakan bagian dari standar itu sendiri.

2. Konvergensi SAK Tahap Kedua dan Penyesuaian Standar (2013-2014)

Dalam upaya untuk tetap sejalan dengan perkembangan standar akuntansi global yang mengalami kemajuan pesat, langkah konvergensi tahap kedua terus dilakukan pada tahun 2013 dan 2014. Efektif mulai 1 Januari 2015, secara garis besar, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia telah berhasil diselaraskan dengan IFRS Standards yang berlaku efektif per 1 Januari 2014. Sebagai hasilnya, kesenjangan perbedaan antara SAK dan IFRS Standards telah diperkecil dari 3 tahun menjadi hanya 1 tahun.

3. SAK Efektif per 1 Januari 2015: Revisi dan Amendemen

Per 1 Januari 2015 meliputi PSAK dan ISAK baru, serta berbagai bentuk revisi, amendemen, dan penyesuaian lainnya. Di samping itu, SAK ini juga mencakup Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) serta komponen-komponen non-IFRS Standards seperti PSAK 28: Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian, PSAK 36: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa, PSAK 38: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali, PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, dan ISAK 25: Hak atas Tanah.

4. Perubahan SAK Efektif per 1 Januari 2017

Di sini ditambahkan PSAK/ISAK baru yang terdiri dari PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak, ISAK 30: Pungutan, dan ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi. Dan juga menambahkan beberapa PSAK yang telah mengalami amendemen dan penyesuaian tahunan seperti PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 3: Laporan Keuangan Interim, PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri, PSAK 5: Segmen Operasi, PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

PSAK 16: Aset Tetap, PSAK 19: Aset Takberwujud. PSAK 22: Kombinasi Bisnis, PSAK 24: Imbalan Kerja, PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham, PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian. PSAK 66: Pengaturan Bersama, PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, dan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.

5. Efektif per 1 Januari 2018: Pengenalan PSAK/ISAK Baru

Dengan menambahkan PSAK/ISAK baru, yaitu PSAK 69: Agrikultur. Kemudian menambahkan beberapa PSAK yang telah mengalami amendemen, yaitu PSAK 2: Laporan Arus Kas, PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 16: Aset Tetap. PSAK 46: Pajak Penghasilan dan PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham. Sedangkan beberapa PSAK yang mengalami penyesuaian tahunan, yaitu PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama dan PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain.

6. Perkembangan Terkini SAK (2022): Elemen Baru dan Amendemen

SAK efektif per 1 Januari 2022 menambahkan beberapa elemen baru. Ini termasuk Pengantar Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (yang telah disahkan oleh DSAK IAI pada 11 Desember 2019). Selain itu, tambahan lainnya adalah ISAK baru, yang meliputi ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba dan ISAK 36: Interpretasi tentang Interaksi Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa.

Tambahan

Selain elemen-elemen baru tersebut, SAK efektif per 1 Januari 2022 juga mencakup beberapa perubahan pada PSAK atau ISAK yang telah mengalami amendemen dan penyesuaian tahunan dari edisi sebelumnya. Contohnya, PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. PSAK 22: Kombinasi Bisnis, PSAK 24: Imbalan Kerja, PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, PSAK 26: Biaya Pinjaman. PSAK 46: Pajak Penghasilan, PSAK 48: Penurunan Nilai Aset, PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 62: Kontrak Asuransi, PSAK 66: Pengaturan Bersama. PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 73: Sewa, dan ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa.

SAK di Indonesia Standar Akuntansi Keuangan

Apa Saja Jenis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang Berlaku di Indonesia?

Dalam dunia akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memegang peranan krusial dalam mengatur pelaporan keuangan. Terdapat berbagai jenis standar yang berlaku, yang mempengaruhi praktik akuntansi di negeri ini. Dalam artikel ini, kita akan memahami jenis-jenis SAK yang ada di Indonesia serta bagaimana pengaruhnya terhadap industri akuntansi.

Saat ini, ada lima jenis standar akuntansi keuanngan yang berlaku, antara lain:

PSAK-IFRS

Dikenal juga sebagai standar akuntansi keuangan Indonesia, merupakan evolusi dari SAK dan diterbitkan oleh DSAK IAI pada tahun 2012. Standar ini diadaptasi dari International Financial Reporting Standards (IFRS), standar laporan keuangan internasional, dengan penyesuaian khusus untuk kondisi bisnis di Indonesia.

Pada tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memperkenalkan standar akuntansi PSAK-IFRS sebagai standar utama di Indonesia, terutama untuk badan usaha dengan akuntabilitas publik. Ini mencakup perusahaan yang terdaftar di pasar modal dan yang tengah mengajukan diri sebagai emiten. Sebagai contoh, BUMN dan perusahaan dana pensiun di Indonesia kini mengadopsi IFRS dalam PSAK mereka.

SAK-ETAP

Dirancang khusus untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Entitas ini didefinisikan sebagai entitas yang tidak memegang akuntabilitas publik yang signifikan namun masih perlu menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pihak eksternal.

Salah satu fitur khas dari SAK-ETAP adalah tidak adanya laporan laba rugi, memudahkan analisis laporan bagi pengguna. Dalam standar ini, aset takberwujud, aset tetap, dan properti investasi dicatat berdasarkan harga perolehan, bukan nilai pasarnya. Umumnya diadopsi oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Hal ini memungkinkan pemilik bisnis membuat laporan keuangan sendiri tanpa memerlukan bantuan eksternal.

SAK Syariah

Dengan berkembangnya industri syariah di Indonesia, muncul kebutuhan akan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) didirikan di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan tugas utama menyusun standarisasi laporan keuangan berbasis syariah. Standar ini pertama kali disahkan pada tahun 2002 dan dirancang khusus untuk lembaga yang menjalankan proses bisnis berdasarkan kebijakan syariah.

Standar ini mencakup kerangka konseptual untuk penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, serta standar khusus untuk transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna. Meski laporan keuangan berbasis SAK Syariah diterapkan berdasarkan konsep syariah, dalam situasi tertentu, seperti bank syariah dengan akuntabilitas publik, PSAK umum tetap digunakan untuk publikasi laporan keuangannya. Namun, transaksi internalnya tetap mengikuti prinsip SAK Syariah.

SAP

Standar Akuntansi Pemerintah, dikenal dengan singkatan SAP, adalah standar akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, SAP menjadi acuan bagi lembaga pemerintahan di semua tingkatan, baik daerah maupun pusat. Penerapan SAP bertujuan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

SAK-EMKM

Pada pertengahan 2015, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merumuskan SAK-EMKM, sebuah standar akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan SAK-ETAP. Standar ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Latar belakang dari inisiatif ini adalah banyaknya UMKM di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK yang ada.

SAK-EMKM dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Sebagai acuan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan definisi serta kriteria kuantitatif untuk EMKM. Tujuannya adalah memastikan bahwa UMKM dapat tetap menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK, meskipun mungkin belum memenuhi syarat SAK-ETAP.